www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Larangan perayaan tahun baru dan catatan unik Bone Bolango

Posted by On Senin, Januari 01, 2018

Larangan perayaan tahun baru dan catatan unik Bone Bolango

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Kantor Bupati Bone Bolango yang diambil pada 2012
Kantor Bupati Bone Bolango yang diambil pada 2012
© CC BY-SA 4.0/Marwan Mohamad/2012 /Wikimedia Commons

Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melarang aparat pemerintah setempat untuk merayakan tahun baru. Salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, provinsi ke-32 di Indonesia sejak 17 tahun lalu, juga punya catatan lain.

Sementara Mejelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam mengisi waktu malam pergantian tahun dengan muhasabah , Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bonbol) melangkah lebih jauh. Muhasabah versi MUI, dengan tujuan evaluasi diri agar lebih baik pada masa yang akan datang. Pemkab Bonbol, melarang perayaannya.

Surat Edaran Nomor 800/BKPPD/619/XII/2017 perihal Larangan Perayaan Tahun Baru 2018, diterbitkan per 27 Desember. Surat itu diteken Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ishak Ntoma, atas nama Bupati Bone Bolango.

Dalam salinan surat yang beredar di sejumlah media massa, isinya menyatakan larangan bagi instansi dan pegawai pemerintah, serta mahasiswa, untuk merayakan tahun baru. Intinya, tak ada pesta kembang api di lingkungan pemda saat pergantian tahun.

Pesan utama isi surat itu berbunyi:

"Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2018, mengharapkan kepada para Kakanwil Kementerian/Non Kementerian, para Kepala OPD, para Kabag Setda, para pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta, dan para pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan mengintruksikan/mengimbau seluruh pegawai/karya wan/mahasiswa untuk tidak merayakan kegiatan/aktivitas malam tahun baru yang bertentangan dengan syariat Islam".

Selain dinyatakan sebagai kegiatan yang kurang bermanfaat dan bertentangan dengan syariat Islam, alasan pelarangan perayaan tahun baru di kabupaten ini adalah untuk menekan angka kriminalitas.

Kepada BBC Indonesia, Kepala Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Bone Bolango, Rizal A Djunaid, Jumat (29/12/2017), menegaskan larangan tidak ditujukan kepada masyarakat umum. Untuk masyarakat hanya berbentuk imbauan saja. Ini pertama kalinya kabupatan tersebut melarang perayaan tahun baru.

Tapi Kabupaten Bonbol bukan yang pertama di Indonesia pada era Otonomi Daerah. Pada 2015, Banda Aceh juga menerapkan peraturan serupa. Musyawarah pimpinan daerah itu mengeluarkan larangan perayaan tahun baru kepada warga Banda Aceh, karena bukan budaya Islam. Merayakan budaya nonislam, dianggap haram oleh pemda setempat.

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pad a 2012 mengirim surat edaran kepada pengelola objek wisata agar menutup usahanya saat malam pergantian tahun baru. Alasannya, agar generasi muda tidak terjebak perayaan yang dinilai lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Perayaan tahun baru pun dianggap bukan budaya lokal.

Kisah panjang Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten yang penduduknya 99,96 persen muslim (2015), ini punya sejumlah catatan menarik. Dimulai dengan empat kali pelantikan bupati dalam satu periode, yang membuatnya layak masuk rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia).

Adalah Hamim Pou--kini Bupati Bone Bolango--yang mencatat rekor tersebut. Hamim pada 2010 adalah Wakil Bupati, yang berpasangan dengan birokrat dari Kabupaten Gorontalo, Abdul Haris Nadjamudin. Mereka memenangkan Pilkada 2010 lewat jalur independen, dan menjabat untuk periode 2010-2015.

Perjalanan Nadjamudin-Hamim yang dilantik pada 18 September 2010, tak berjalan mulus. Najamudin dinonaktifkan karena kasus korupsi dana pembanguna n objek wisata Pentadio Resort pada 2003 senilai Rp16 miliar, saat menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo. Bonbol adalah hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada 2003.

Hamim Pou pun ditunjuk dan dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 132.75-679 Tahun 2010. Hingga putusan majelis kasasi Mahkamah Agung memvonis Abdul Haris Najamudin dua tahun penjara karena kasus tersebut pada 2012.

Putusan itu memaksa Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Najamudin dari jabatan Bupati Bone Bolango secara permanen. Namun pada 23 Desember 2012, tiba-tiba Abdul Haris Najamudin meninggal dunia di Jakarta karena sakit.

Keluarlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.75-2898 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bone Bolango menjadi Bupati Bone Bolango. Hamim dilantik (lagi) menjadi bupati definitif.

Pelantikan dilakukan Wakil Gubernur Gorontalo, pada 10 Mei 2013 di halaman Kantor Bupati Bone Bolango. Pelantikan seharusnya dilakukan oleh gubernur, namun karena berhalangan, Wakil Gubernur yang ditugaskan melantik Hamim Pou saat itu. Inilah pelantikannya yang ketiga.

Rupanya pelantikan itu dinilai cacat oleh Kemendagri. Tiga hari kemudian, pelantikan dianulir karena dinilai tidak prosedural. Sesuai Pasal 111 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, seorang bupati atau wali kota seharusnya dilantik oleh seorang gubernur.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, yang mengaku tidak tahu kalau ada aturan ini, melantik ulang Hamim Pou sebagai bupati dengan masa jabatan 2010-2015 pada 27 Mei 2013. "Seingat saya, pernah ada wakil bupati yang dilantik oleh wakil gubernur. Tapi mungkin waktu itu kasusnya lain," kilah Rusli dalam Tribun Manado.

Empat kali dilantik dalam satu periode, membuat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Rusliyanto Monoarfa, berkelakar bahwa kasus Bupati Hamim Pou layak diberikan penghargaan dari M URI.

Setelah Bupati resmi dilantik, pada 2014 posisi Wakil Bupati yang kosong diisi oleh Mohammad Kilat Wartabone.

Pada Pilkada 2015, Hamim Pou-Kilat Wartabone maju sebagai petahana. Pasangan itu menang dengan 24.893 suara atau sekitar 26,26 persen dari total suara sah dalam Pilkada Bone Bolango yang diikuti enam kandidat, pada 9 Desember 2015.

Pilkada itu, uniknya, jadi ajang kompetisi kakak-beradik untuk kedua kalinya. Mohamad Kilat Wartabone, berhadapan dengan Kris Wartabone (Calon Bupati) yang berpasangan dengan Tahir Badu (Wakil Bupati). Kris Wartabone saat itu adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo mewakili PDIP.

"Pada pilkada periode sebelumnya, Kilat Wartabone dan Kris Wartabone juga sempat bertarung melalui partai yang berbeda," jelas Ketua Tim Pemenangan Hamim Pou-Kilat Wartabone, Yakob Tangahu, pada Juli 2015 dalam Antaranews.

Hamim-Kilat yang diusung oleh PAN, PKPI dan Nasdem, kini menjabat Bupati-Wakil Bupati Bonbol periode 2016-2021. Hamim Pou (48), sebelumnya dikenal sebagai jurnalis sejak 1990-an. Ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Gorontalo pada 2009, namun gagal.

Sumber: Google News | Berita 24 Gorontalo

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »