www.AlvinAdam.com

Berita 24 Gorontalo

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kiprah Syafruddin Temenggung, tak henti dirundung kasus

Posted by On Sabtu, Desember 23, 2017

Kiprah Syafruddin Temenggung, tak henti dirundung kasus

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Tersangka kasus korupsi BLBI Syafruddin Arsjad Temenggung (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Tersangka kasus korupsi BLBI Syafruddin Arsjad Temenggung (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/12/2017).
© Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (21/12/20 17).

Syaf --panggilan karib Syafruddin-- tak henti dirundung kasus dugaan korupsi setelah lengser sebagai Kepala BPPN. Sempat beberapa kali terseret kasus dugaan korupsi oleh kejaksaan, tetapi lolos.

Kini, Syafruddin resmi menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Syaf menjadi tersangka dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sejak April 2017 lalu.

BLBI adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997. Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu.

Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95 persen dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan BPK, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia.

Kasus penyelewengan dana BLBI adalah kasus yang sudah menggantung lebih dari satu dekade. Namun baru kali ini diselidiki oleh KPK dan naik menjadi penyidikan dan menetapkan tersangk a.

Sebelumnya pada 2008, Kejaksaan Agung menyelidiki Sjamsul Nursalim yang diduga menyelewengkan dana BLBI. Namun, pada Februari penyelidikan tersebut dihentikan.

Kasus BLBI sempat menjadi sorotan ketika KPK menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan, ketua tim jaksa penyelidik BLBI yang menerima suap dari Artalyta Suryani, orang dekat Sjamsul.

KPK sudah mulai menyelidiki kasus ini sejak 2014 di bawah pimpinan Abraham Samad. Setelah sekian lama, KPK pun menetapkan Syafruddin sebagai tersangka pada April 2017.

Kasus yang menjerat Syaf itu berawal dari pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim pada 2004.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8/2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKP S).

Inpres dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Dalam perkembanganya, berdasarkan audit investigatif BPK kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun.

KPK menerima hasil audit investigatif BPK pada 25 Agustus 2017. Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI , yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Syaf sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya dalam pembacaan putusan pada 2 Agustus 2017 lalu.

Syafruddin seusai menjalani pemeriksaan di KPK menyatakan bahwa keputusannya selama menjabat Kepala BPPN sudah menjalani aturan yang ada termasuk pemberian SKL.

"Sudah diaudit BPK dan sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya," kata Syafruddin yang mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Syafruddin menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum hingga nanti menjalani proses persidangan.

Kiprah Syafruddin

BPPN dibentuk 1998 dengan tugas pokok menyehatkan perbankan, menyelesaikan aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara di sektor perbankan.

Syafruddin Temenggung tak punya latar belakang ekonomi ketika dia dilantik menjadi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 22 April 2002.

Syaf adalah alumni Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1983. Ia berkarir sebagai pegawai pemerintah di departemen pekerjaan umum.

Syafruddin melanjutkan pendidikan pembangunan perkotaan di University College, London. Ia juga meraih master perencanaan kota dari Universitas Cornell, New York. Di kampus Cornell ini, Syaf meraih gelar doktor bidang ekonomi wilayah dan ekonomi pembangunan.

Juni 2000-2002, Syafruddin menjabat deputi Menko Ekuin di bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha. Ia juga menjadi sekretaris Komite Eksekutif dan Pemantau Pelaksanaan Tugas BPPN pada Juni 2000.

Selain di pemerintahan, Syafruddin juga tercatat sebagai komisaris Lippo Bank. Beberapa jabatan itu dilepas setelah dia menjabat kepala BPPN.

Syaf hanya memimpin BPPN selama dua tahun karena Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas d an Pembubaran BPPN.

Menjelang periode akhir kepemimpinan Syaf, BPPN mengeluarkan SKL kepada debitur BLBI, salah satunya ke Sjamsul Nursalim pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia.

Selepas menjabat BPPN, Syaf mulai tersandung sejumlah kasus. Pada 2006 Kejaksaan Agung menetapkan Syaf dan Komisaris PT Rajawalli III, Nyono Soetjipto, sebagai tersangka dalam penjualan aset Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo.

Pabrik gula yang merupakan aset negara dan dikuasakan kepada BPPN, dijual dengan harga Rp84 miliar. Padahal nilainya ditaksir ratusan miliar.

Kasus pabrik gula dihentikan karena penyidik menganggap tak cukup bukti. Pada 21 Juni 2007, penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang disetujui Jaksa Agung, Hendarman Supandji.

Lepas dari kasus gula, muncul kasus penjualan tanker. Pada Agustus 2007, Syaf diperiksa Kejaksaan Agung terkait penjualan dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier--VLCC) yang melibatka n Laksamana Sukardi.

Syaf -sebagai anggota Dewan Komisaris Pertamina-- ditanya seputar persetujuan Dewan Komisaris PT Pertamina untuk menjual VLCC. Kasus tangker ini membeku karena kejaksaan tak menemukan unsur kerugian negara.

Kejaksaan kembali menetapkan Syaf sebagai tersangka pada September 2016. Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi hak tagih (cessie) oleh BPPN kepada Victoria Securities International Corporation pada 2003.

Sumber: Google News | Berita 24 Gorontalo

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »